SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro  mengatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. 

"Pemilu dan pilkada akan berkualitas. Demokrasi secara substansial akan berkualitas jika tidak dicederai dengan ketidaknetralan ASN," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara webinar ASNetral Demokrasi Berkualitas, Sabtu (26/6).

Dia menjelaskan, ada dua hal yang menjadi racun demokrasi di Indonesia yang patut diberantas, yakni politik uang dan ketidaknetralan ASN. "ASN baik pejabat maupun fungsional pasti punya kekuasaan, link, maupun pengaruh secara sosial di masyarakat dan itu berbahaya bagi demokrasi jika disalahgunakan dalam bentuk ketidaknetralan saat pemilu dan pilkada," katanya.

Dalam webinar yang menghadirkan narasumber Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep),  Ali Ibrahim MH itu, Sekjen Bawaslu memberikan apresiasi kepada Wali Kota Tikep yang ikut mengawasi proses pemilihan kades hingga ke pelosok dan memastikan ASN di Tikep tetap netral dalam proses pilkades.

"Ini patut menjadi catatan dan dijadikan contoh bahwa kepala daerah dapat mendukung gerakan sadar netralitas ASN," ujarnya.

Secara khusus, Sekjen Bawaslu mengajak seluruh ASN di Indonesia untuk bersama-sama membuktikan bahwa netralitas dapat mendorong kualitas demokrasi di Indonesia. "Mari sama-sama untuk buktikan bahwa netralitas ASN bisa meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024," ujarnya.

Selain itu, Gunawan memberi amanah sekaligus tantangan untuk jajaran Bawaslu di Provinsi Maluku Utara (Malut). Semangat netralitas ASN harus digiatkan secara masif hingga diketahui seluruh lapisan ASN  di provinsi ini.

Bawaslu Malut sendiri saat ini sedang menggalakkan sosialisasi terkait netralitas ASN dalam program "Bangun Kerja Sama Gerakan Sadar Netralitas ASN  (BAKUGASA ASNetral).

Dalam mengawali program itu, Bawaslu Malut telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Ternate dan Tidore Kepulauan (Tikep) yang MoU-nya telah ditandatangani pada tanggal 2-4 Juni 2021.

Tags
SHARE