SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM -  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko mengatakan informasi yang mengatakan dana calon haji Indonesia telah digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, itu adalah informasi yang menyesatkan. 

Saat ini, kata Moeldoko setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Batalnya jemaah haji Indonesia itu disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman,"  ujarnya Moeldoko di Mataram, Selasa (8/6). 

Dia menjelaskan alasan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji sudah sangat jelas disampaikan yakni karena faktor keselamatan jemaah lebih utama. Ini menjadi persoalan seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. 

"Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," katanya. 

Lebih lanjut mantan Panglima TNI itu memandang kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Maka itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPKH,  Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur. "Dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk Dana Haji Aman.

Dia menjelaskan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate. Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku koorporasi.

"Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," katanya menegaskan.

Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun YouTube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji. Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.

Tags
SHARE