Hal tersebut, jelas Luki, merupakan konsep interdependent security, di mana kegagalan pada titik terlemah di dalam sistem yang saling bergantung akan berdampak serius pada sistem secara keseluruhan.
"Di beberapa negara, satu sektor anggap saja listrik mati, itu pasti akan berdampak kemacetan lalu lintas, traffic light, mungkin nanti komunikasi orang terputus," katanya mencontohkan.
Ia juga mengatakan bahwa dampak dari serangan siber terhadap infrastruktur informasi vital dapat berdampak langsung maupun tidak langsung, yang baru akan dirasakan dampaknya dalam jangka panjang. Salah satunya, berupa kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan terhadap penyedia IIV.
Luki pun mengimbau kepada semua kementerian/lembaga, stakeholder atau pemangku kepentingan, maupun masyarakat yang memiliki sistem elektronik untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah NKRI di ruang siber. Sebab, lanjutnya, kebocoran data bisa terjadi dari sektor paling rendah sekalipun sampai dengan sistem yang ada di pemerintahan.
"Keamanan siber saat ini merupakan tanggung jawab bersama tidak ada superhero atau superman atau pemain tunggal dalam mengamankan ranah siber. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," tuturnya.
Selain Luki, dalam acara tersebut hadir pula Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dono Indarto yang menyampaikan laporan kegiatan pada awal acara. Kemudian Direktur Kebijakan Tata Kelola dan Sandi BSSN Nunil Pantjawati, Chief of CSIRT PT. Angkasa Pura II Abert Tandilintin dan Ketua Bidang Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman yang menjadi narasumber acara.
Adapun sosialisasi tersebut diikuti oleh 150 peserta dari lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga TNI dan Polri.
Halaman :
"Di beberapa negara, satu sektor anggap saja listrik mati, itu pasti akan berdampak kemacetan lalu lintas, traffic light, mungkin nanti komunikasi orang terputus," katanya mencontohkan.
Ia juga mengatakan bahwa dampak dari serangan siber terhadap infrastruktur informasi vital dapat berdampak langsung maupun tidak langsung, yang baru akan dirasakan dampaknya dalam jangka panjang. Salah satunya, berupa kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan terhadap penyedia IIV.
Luki pun mengimbau kepada semua kementerian/lembaga, stakeholder atau pemangku kepentingan, maupun masyarakat yang memiliki sistem elektronik untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah NKRI di ruang siber. Sebab, lanjutnya, kebocoran data bisa terjadi dari sektor paling rendah sekalipun sampai dengan sistem yang ada di pemerintahan.
"Keamanan siber saat ini merupakan tanggung jawab bersama tidak ada superhero atau superman atau pemain tunggal dalam mengamankan ranah siber. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," tuturnya.
Selain Luki, dalam acara tersebut hadir pula Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dono Indarto yang menyampaikan laporan kegiatan pada awal acara. Kemudian Direktur Kebijakan Tata Kelola dan Sandi BSSN Nunil Pantjawati, Chief of CSIRT PT. Angkasa Pura II Abert Tandilintin dan Ketua Bidang Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman yang menjadi narasumber acara.
Adapun sosialisasi tersebut diikuti oleh 150 peserta dari lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga TNI dan Polri.
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
