Ketika Belanja Produk UMKM Menjadi Keharusan

E-Katalog UMKM

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMK dan koperasi juga telah diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

Presiden Joko Widodo secara khusus telah menginstruksikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN agar seluruh K/L, pemda dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian barang dalam negeri. Presiden juga meminta untuk memastikan 1 juta produk UKM masuk pada e-katalog pada akhir Tahun 2022.

Pemerintah telah mengalokasikan 40 persen belanja kementerian/lembaga dan BUMN untuk UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM, beberapa waktu lalu telah menyelenggarakan Showcase dan Business Matching. Ajang ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri oleh pemerintah.

Potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar, dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan oleh UMKM di Tanah Air.

Maka, berbagai upaya untuk mencapainya pun dilakukan, termasuk pelaksanaan temu bisnis yang diharapkan bisa mempercepat realisasi target tersebut.

Semua berharap agar seluruh instansi mendorong ekosistem penyedia agar masuk katalog sektoral. Dan pemerintah daerah juga mendorong penyedia, yaitu UMKM dan koperasi, agar masuk ke katalog lokal minimum 1.000 UKM dan koperasi yang produknya relevan dengan kebutuhan daerah.

Diharapkan juga K/L melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun peta jalan substitusi impor produk.

Contohnya pada Kementerian PUPR yang juga menerapkan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar, yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri, terutama pelaku koperasi dan UMKM, dengan pelaksanaan yang transparan.

Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri inilah yang juga akan mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) yang potensi permintaannya jauh lebih tinggi, sehingga permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik akan meningkat.

Target selanjutnya adalah onboarding produk UMKM dalam e-katalog, maka pemerintah pun mengajak peran aktif seluruh asosiasi UMKM serta marketplace untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM.