Ketika Belanja Produk UMKM Menjadi Keharusan

Komitmen kementerian/lembaga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian pernah mengatakan, pembeli terbesar itu adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Karena itu, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan daerah memberikan kontribusinya dalam alokasi 40 persen belanja barang dan jasa.

Hal senada juga diakui Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan dan meminta dengan hormat kepada direksi BUMN yang memang ditugaskan secara langsung, terutama yang sudah punya transformasi dari awal Agustus 2020 bersama Menteri Koperasi dan UKM, meluncurkan PADI (Pasar Digital) UMKM agar segera menindaklanjuti tender yang telah diinisiasi, yakni untuk angka proyek di bawah Rp400 juta harus diberikan kepada UMKM. Hingga kini tercatat sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM yang tergabung dengan transaksi Rp20 triliun.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno teguh dengan program Gerakan Nasional BBI yang disebutnya akan terus dilakukan dan hingga kini terpantau berjalan dengan baik. Diproyeksikan kegiatan ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, membangkitkan ekonomi dan menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7-2 persen.

Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM dan koperasi dalam mengambil peluang usaha, karena afirmasi ini berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

Saat ini, berdasarkan data LKPP pada 24 Agustus 2022, rencana umum pengadaan pemerintah untuk produk UMK dan Koperasi dicadangkan sebesar Rp314 triliun dari target Rp 400 triliun, dengan realisasi baru sebesar Rp125 triliun.

Namun demikian, Tingkat Komponen Dalam Negeri memiliki syarat minimal 25 persen dan baru sekitar 28.027 produk yang memiliki sertifikat TKDN. Lagi-lagi menjadi peluang tersendiri bagi UMKM.

Maka jika semua sudah sepakat pada jalan yang sama beriringan menyukseskan sebuah upaya besar untuk berbelanja produk buatan lokal, buatan UMKM, buatan masyarakat sendiri, kesejahteraan sudah semakin dekat.

Hal ini pun akan menjadi kabar baik yang diharapkan terus merangsang semakin besarnya belanja terhadap produk UMKM.

Sampai pada akhirnya ini akan menciptakan ekosistem kemandirian yang mendatangkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya terwujud dengan cepat ketika belanja produk UMKM menjadi keharusan dan kesadaran bersama.


*) Hanung Harimba Rachman; Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM